NTB 2018 : POLITISI atau AKADEMISI

NTB  2018 :  POLITISI  atau  AKADEMISI
Oleh :  Mugni Sn. (M.Pd.,M.Kom.,Dr.)
(Ketua ICMI Orda Lotim / Mudir Pontren Cendekia NW Aikmel)


Putaran pertama Pilkada serentak di Nusa Tenggara Barat tahun 2015 berlangsung dengan sukses. Kesuksesan ini ditandai dengan tidak ada sama sekali gejolak sosial sebagai akses dari Pilkada. Sekailpun ada gugutan dari calon yang terpental tetapi pada akhirnya pemilik suara terbanyak pertama tetap dilantik menjadi penguasa pada kabupaten/kota di NTB.
Pada tahun 2015, Pilkada serentak berlangsung di KLU, Kota Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Kabupaten Bima. Seluruh peraih suara terbanyak pada perhitungan KPU melenggang dilantik menjadi Bupati/Walikota pada kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada. Bila dianalisis profil para kandidata yang menang dalam Pilkada tersebut sebagaian besar adalah politisi. KLU dimenagkan oleh pasangan Dr.H.Najmul Akhyar. Bupati terpilih ini sebelumnya adalah praktisi Partai Persatuan Pembangunan lalu hijrah ke PKS. Sebelum menjadi wakil bupati KLU beliau adalah anggota DPRD Lombok Barat dalam beberapa periode. Lalu Kota Mataram dimenangkan oleh pasangan H. Ahhyar Abduh. Beliau adalah praktisi partai Golkar dan Ketua DPD Golkar Kota Mataram. Lombok Tengah dimenagkan oleh H.M. Suhaeli FT. Beliau adalah paraktisi Partai Golkar dan Ketua DPD Golkar Lombok Tengah. Bahkan beliau pernah menjadi Ketua DPRD NTB dari Fraksi Partai Golkar. Sumbawa Barat dimenangkan oleh pasangan W.Musyafirin. Beliau ini yang beda karena bukan dari  politisi tetapi pasangannya yang politisi.  Beliau adalah birokrat karier yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat. Sekda dalah jabatan karier tertinggi bagi seorang ASN (PNS) di daerah.
Kabupaten Sumbawa dimenangkan oleh pasangan Husni Jibril. Beliau adalah praktisi PDIP. Beliau berkali-kali menjadi anggota DPRD dari PDIP. Bahkan saat pencalonan beliau adalah anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP dan Sekretaris DPD PDIP NTB. Kabupaten Dompu dimenagkan oleh pasangan H. Bambang Yasin. Beliau ini juga bukan politisi tetapi berlatar belakang pengusaha. Dan, Kabupaten Bima dimenangkan oleh pasangan Dea Indah. Beliau adalah politisi Partai Golkar dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi Partai Golkar dan Ketua DPD Golkar Kabupaten Bima.
Dari data-data di atas bahwa dalam Pilkada serentak putaran pertama di NTB  dimenangkan sebagian beaar oleh politisi. Dari 7 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, 5 dimenangkan oleh politisi dan hanya satu daerah oleh birokrat dan satu daerah oleh pengusaha. Yang jadi pertanyaan lebih lanjut bahwa tidak ada satun yang dimengakan oleh akademisi. Apakah akademisi tidak ada yang mencalonkan diri atau ada tepai tidak terplih. Atau jadi calon saja tidak dapat karena tidak ada partai politik yang menjadi kendaranya. Barang kali tidak mampu membayar mahar atau akademisi memang tidak ada yang berminat. Dalam termnilogi kehidupan publik akademisi adalah mereka yang berkiprah di dunia kampus yang dalam istilah populer yang bersangkutan berprofesi sebagai dosen. Bagaimanakah pada Pilkada serentak putaran kedua yang juga akan menyasar pemilihan gubernur/wakil gubenrur NTB? Apakah ada akademisi yang berminat dan diminati oleh partai politik sebagai kendaraan untuk bisa menjadi calon gubernur NTB 2018.
Dalam Pilkada sertenak putaran ke-3 secara nasional dan putaran kedua untuk tingkat NTB pada tahun 2018, pemilihan gubernur/wakil gubenur akan ikut bertarung. Sejak akhir tahun 2016 sudah banyak para calon kandidat yang memperkenalkan diri ke masyarakat, baik secara langsung bersilaturrahmi maupun dengan menampangkan wajahnya pada tempat-tempat strategis. Partai politik pun sudah ramai di media masa menyodorkan jago-jagonya untuk ditawarkan pada partai lain untuk disandingkan. Karena secara kuantitatif tidak satu partai pun yang mendapat kursi di Udayana berhak secara mandiri untuk mencalon pasangan gubernur dan wakil gubernur karena keterbatasan kursi yang diperolehnya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa calon gubernur/wakil gubernur menimal didukung oleh 20 % persen kursi DPRD atau 25 % suara sah dalam pemilu.  Bila untuk NTB dengan jumlah anggota DPRD 65 orang maka calon gubernur/wagub baru sah menjadi calon bila telah didukung minimal 13 kursi anggota DPRD. Jalur idependen pun bisa tetapi kayaknya berat karena harus mengumpulkan 300 rubuan KTP ditambah lagi dengn proses verifikasi yang sangat ngjelimet yang “sengaja”  dibuat oleh politisi Senayan agar partai mereka semkin berharga tinggi bagi para kandidat. Saat membuat Undang-Undang memnag teorinya  kesepakatan pemerinmtah dengan DPR RI tetapi kan kata PDIP, “Presiden adalah petugas partai”. So... “selae lima likur” antara Pemerintah dengan DPR.
Pasca Reformasi 1998, NTB telah mengadakan pemilihan guberur sebanyak 4 kali. Dua kali oleh DPRD dan dua kali pemelihan langsung. Gubernur pertama Harun Arrasyid pilihan DPRD putra daerah pertama yang menjadi gubernur kelahiran Bima. Beliau adalah birokrat tetapi juga politisi karena warisan Orde Baru. Pada era Orde Baru bukankah semua pejabat penting negeri ini pasti ikut menjadi pengurus  Golkar. Dengan demikian Pak Harun dapat dikategorikan birokrat politisi. Intuisi politiknya pun terus berkembang karena pasca gagal menjadi gubernur pada periode kedua pilihan DPRD, beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dapil NTB dan terpilih. Pasca menjadi anggota DPD, beliau bergabung dengan Partai Gerindra dan menjadi anggota DPR  RI dari Dapil DKI.
Gubernur ke-2 pasca reformasi pilihan DPRD adalah Lalu Serinate. Lalu Srinate juga  birokrat politisi karena beliau adalah pejabat pada birokrasi NTB. Saat penjadi pejabat dicalonkan  menjadi anggota DPRD dari Partai Golkar. Bahkan saat terpilih menjadi  Gubernur pilihan DPRD beliau adalah anggota DPRD NTB. Untuk itu klaim yang menyatakan Lalu Srinate sebagai birokrat-politisi tidak terbantahkan.
Pemilihan gubernur langsung oleh rakyat untuk daerah NTB dimulai pada tahun 2008. Dalam pemilihan ini keluar sebagai pemenang pasangan TGB-BM. TGB adalah seorang tuan guru-tokoh agama yang juga politisi. Saat terpilih menjadi gubernur NTB, beliau adalah anggota DPR RI dari partai Bulan Bintang. Dengan demikian TGB sebagai gubernur NTB dapat diklaim sebagai agamawan-politisi.
Dari data-data di atas, gubernur NTB pasca reformasi dimenangkan oleh birokrat-politisi dan agamawan-politisi. Jadi belum pernah NTB digubernuri oleh akademisi. Padahal di NTB banyak sekali perguruan tinggi. Data tahun 2016, tidak kurang dari 56 buah PTS umum dan 21 PTS  agama serta 3 buah PTN umum dan 2 buah PTN agama. Satu PTN umum yang menjadi kebanggaan masyarakat NTB adalah Universitas Mataram. Unran telah melahirkan alumni-alumni yang berkiprah di berbagai sektor kehidupan masyarakat NTB. Bahkan sebagain besar PNS di NTB baik guru mupun non- guru adalah alumni Unram.  Untuk itu, akademisi Unran sepetinya perlu mengambil bagian dalam pertarungan perebutan gubernur/wakli gubernur NTB 2018.
Akademisi Unram  yang akan bertarung tentu bukan hanya sekedar bertarus sebagai dosen. Tetapi dosen yang telah mengalami proses birokrasi di kampus. Artinya yang berangkutan telah memegang jabatan di kampus. Jabatan di kampus antara lain, ketua program studi, wakil dekan, dekan, wakil rektor, dan rektor serta kepala-kepala unit teknis lainnya. Jabatan-jabatan ini adalah terkait dengan manajemen dan tidak jauh bedanya dengan manajemen birokrasi di pemerintahan. Untuk itu, sangat beralasan bila akademisi yang akan bertarung di Pilkada NTB adalah dosen yang pernah memangku jabatan tertinggi di kampus, yak.. rektor. Partai-partai perlu melirik. Bukankah selama ini secara nasional,  NTB terus berada pada urutan ke-2 dari bawah dalam kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang indikator utamanya adalah pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Mengapa ini terjadi? Mungkin salah satu jawabannya karena visi top leader. Untuk itu, NTB sepertinya perlu digubenuri oleh akademisi yang paham makna pendidikan dan membangun bidang ekonomi-kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah. Sepertinya partai politik dan masyarakat NTB perlu memberi kesempatan. . Wallahuaklam bissawab.



0 Response to "NTB 2018 : POLITISI atau AKADEMISI"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel